PAHLAWAN DIPONEGORO


Perang Diponegoro

Siapa tidak kenal dengan Pangeran Diponegoro? Dia adalah salah satu pahlawan nasional kita. Dia berjuang menentang kekuasaan kolonial hampir 5 tahun dalam Perang Diponegoro (1825 – 1830). Pada mulanya Diponegoro diam, terhadap kesewenangan kolonial dalam mengatur perikehidupan kraton dan masyarakat. Walaupun dalam hati kecilnya ia sangat menaruh dendam terhadap kesewenangan ini, namun tetap saja Diponegoro diam seribu basa. Baru kemudian setelah kesewenangan kolonial dalam melakukan “pembangunan jalan raya” (demi kelancaran pengangkutan tentara, hasil bumi dsb) melintas MAKAM keluarga (Pepunden), kesabaran Diponegoro tidak lagi dapat di bendung, dia kobarkan peperangan melawan kesewenangan kolonial (Diponegoro langsung memimpin rakyat dalam medan pertempuran, bukan hanya sebagai ”propokator”).

Belajar dari hal ini, makna “pepunden” (pepunden bisa berupa makam, dapat juga berupa pohon besar, batu, atau pertanda lainnya) bagi masyarakat tradisi sangat penting. “Pepunden” adalah simbol atau tanda sebagai cikal bakal, asal mula segala hal. Misalnya asal mula keluarga, asal mula pengembangan agama/keyakinan, asal mula tumbuhnya perkampungan, bahkan asal mula tumbuhnya kota. Dan dalam kehidupan masyarakat tradisi dalam tata atur berinteraksi diantara mereka dilatih untuk menghargai, menghormati, membela bahkan berkorban untuk “pepunden” sebagai perwujudan leluhur mereka.

Menengok perselisihan Satpol-PP dengan masyarakat Tanjung Priok, dalam sengketa makam “Mbah Priok” perlu kiranya kita cermati hal di atas. Yang pertama makna makam “Mbah Priok” , jelas posisinya adalah sebagai “pepunden”, sebagai tokoh penyebar agama Islam, dan bahkan asal mula nama Tanjung Priok diambil dari nama ini.

Yang kedua adalah peran Satpol-PP, mereka adalah ujung tombak untuk berhadapan dengan masyarakat untuk menertipkan yang dipandang tidak “tertib” (tidak tertib/tidak taat terhadap sudut pandang penguasa, hukum dsb). Dalam peperangan Diponegoro penguasa dalam hal ini adalah pemerintahan kolonial, dan sebagai ujung tombak adalah masyarakat Jawa, bukan “orang Belanda”. Jadi yang bertempur adalah antara bangsa kita sendiri, sementara ”orang belanda” menikmati hasil bumi kita hampir 350 tahun. Satpol-PP pada intinya adalah anggota masyarakat kecil kita, yang mungkin asalnya juga dari daerah Tanjung Priok itu sendiri.

Yang ketiga adalah semakin lebarnya jurang pemisah antara masyarakat berpengahasilan rendah (wong cilik) dan masyarakat kaya (penguasa). Masyarakat kaya ibarat penguasa, apapun dapat dibeli dengan kekayaanya, termasuk “membeli” kekuasaan, membeli hukum, membeli apapun yang mereka mau untuk menuruti kerakusannya. Sementara itu wong cilik hanya melihat tingkah lakunya penguasa dimedia tv, mereka hanya dengan sabarnya diam dan tabah, walaupun sebenarnya di dalam hati kecilnya dipenuhi dengan keirian dan kecemburuan (mengapa saya tidak dapat menikmati kekayaan alam negeriku?).

Yang keempat munculnya “Diponegoro kedua”, menggerakkan masyarakat untuk melawan “kekejaman” Satpol-PP dimana-mana yang tertayangkan di media tv, walaupun sebenarnya mereka hanyalah sebuah alat penguasa. Permasyalahannya adalah apakah ini benar-benar “Diponegoro”? atau bentuk penguasa yang lain? Bentuk kolonialisasi yang lain?…

Sumber; http://politik.kompasiana.com/2010/04/15/p-diponegoro-vs-satpol-pp/

Iklan